Menkeu: Lonjakan Belanja K/L Dilakukan Agar Dampak Ekonomi Lebih Merata

kami desain supaya dampak belanja pemerintah merata sepanjang tahun

Jakarta (KABARIN) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan peningkatan belanja kementerian dan lembaga (K/L) pada awal 2026 merupakan bagian dari strategi pemerintah agar dampak belanja negara bisa dirasakan sepanjang tahun.

Ia menyebut realisasi belanja Kementerian dan Lembaga hingga Februari 2026 tercatat melonjak 85,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilainya mencapai Rp155 triliun atau sekitar 10,3 persen dari total target anggaran.

Purbaya mengatakan percepatan belanja di awal tahun memang dirancang sejak awal oleh pemerintah. Langkah tersebut dilakukan agar penggunaan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Menurutnya, jika belanja negara terlalu banyak terjadi di akhir tahun, maka penyerapan anggaran berisiko tidak maksimal dan dampaknya terhadap perekonomian juga kurang optimal.

Ia juga menepis anggapan bahwa peningkatan belanja tersebut disebabkan banyaknya jumlah kementerian dan lembaga dalam Kabinet Merah Putih.

“Enggak (membengkak karena banyaknya K/L). Karena sekarang (belanja) kami desain supaya dampak belanja pemerintah merata sepanjang tahun. Di awal tahun, kami desak (K/L) untuk belanja lebih cepat dari tahun lalu,” ujar Purbaya.

Selain belanja kementerian dan lembaga, belanja non K/L juga tercatat meningkat. Hingga Februari 2026 realisasinya mencapai Rp191 triliun atau sekitar 11,7 persen dari target, tumbuh 49,4 persen dibanding tahun sebelumnya.

Dengan perkembangan tersebut, total belanja pemerintah pusat mencapai Rp346,1 triliun atau sekitar 11 persen dari target anggaran. Angka ini naik 63,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, transfer ke daerah juga mengalami peningkatan sebesar 8,1 persen dengan nilai realisasi Rp147,7 triliun atau sekitar 21,3 persen dari target.

Jika seluruh komponen digabungkan, total belanja negara hingga akhir Februari 2026 tercatat mencapai Rp493,8 triliun atau sekitar 12,8 persen dari target APBN. Nilai tersebut meningkat 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, pendapatan negara yang berhasil dikumpulkan hingga periode tersebut mencapai Rp358 triliun atau sekitar 11,4 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun. Pendapatan ini tumbuh sekitar 12,8 persen.

Dengan kondisi tersebut, APBN mencatat defisit Rp135,7 triliun atau sekitar 0,53 persen terhadap produk domestik bruto hingga 28 Februari 2026. Sementara keseimbangan primer juga mengalami defisit sebesar Rp35,9 triliun.